KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

 

Defenisi KIM :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2010, Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

 

Payung Hukum KIM :

 Peraturan yang menjadi landasan hukum bagi aktivitas KIM, yaitu :

• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah  Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tenatng Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

 

Setiap kelompok di dalam masyarakat, yang di dalamnya terdapat aktivitas memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi secara mandiri kepada anggota kelompoknya maupun anggota masyarakat lain dilingkungannya, dapat dikategorikan sebagai KIM. KIM bisa berupa kelompok tani, kelompok ibu-ibu pengajian, kelompok sadar lingkungan, kelompok usaha bersama, kelompok hobi, dan sebagainya, bergantung pada masalah atau kepentingan yang menjadi perhatian bersama. Struktur organisasi KIM setidaknya terdiri dari tiga (3) orang, yaitu: Ketua sebagai pemimpin kelompok, Sekretaris untuk mengurus administrasi dan surat-menyurat, serta Bendahara untuk mengurusi keuangan kelompok. 

KIM dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan). Pengukuhan melalui SK merupakan bentuk pendataan sebuahorganisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan memudahkan pembinaan dari Pemerintah. Pengukuhan kelembagaan organisasi KIM menggunakan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani minimal oleh Kepala Desa atau oleh pejabat berwenang di tingkat yang lebih tinggi (Camat, Bupati/Walikota, Kepala Dinas yang terkait bidang Komunikasi dan Informatika, atau Gubernur).

Peran yang seharusnya dijalankan oleh KIM adalah :

• Sebagai fasilitator bagi masyarakat.
• Sebagai mitra pemerintah daerah.
• Sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat.
• Sebagai pelancar arus informasi.
• Sebagai terminal informasi bagi masyarakat Desa/Kelurahan.

Karena pada dasarnya KIM adalah kelompok yang secara swadaya didirikan oleh, dari, dan untuk masyarakat, diharapkan kelompok ini tidak bergantung pada pemerintah atau mandiri secara pendanaan. Kemandirian pendanaan bisa didapat dari iuran anggota maupun kegiatan ekonomi lain, misalnya seperti membentuk koperasi maupun menjalankan berbagai bentuk usaha sesuaikapasitas dan kemampuan kelompok.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Dinas-Dinas maupun UPT) memiliki peran untuk melakukan pembinaan kepada KIM,  terutama untuk memberikan bimbingan teknis terkait dengan bidang Dinas tersebut. Pembinaan-pembinaan berupa bimbingan teknis maupun pendampingan yang dilakukan pemerintah (baik pusat maupun daerah) dapat dijadikan cara bagi KIM untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam mengelola dan membiayai operasional organisasi.

 

Pada tanggal 20 Juli 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Padang telah mengadakan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang.

Latar belakang pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat ini adalah :

• Bahwa upaya mewujudkan Padang sebagai Kota Cerdas (Smart City) sangat membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan)baik itu pihak swasta, maupun masyarakat (civil society).  Pemberdayaan masyarakat yang terjadi melalui proses peningkatan kesadaran pentingnya informasi, peningkatan akses, dan pendayagunaan informasi melalui kelompok. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, lembaga komunikasi perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya- selanjutnya disingkat KIM- yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.
• Bahwa saat ini, di Kota Padang banyak terdapat kelompok informasi masyarakat baik itu di bidang seni budaya, usaha ekonomi, wisata, dan sebagainya. Namun kegiatan pembinaan secara terstruktur dan tersistematis terhadap keberadaan kelompok informasi masyarakat ini belumlah optimal dilakukan. Bahwa di setiap kelurahan, kecamatan, dan kota perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.
• Bahwa disadari sangat diperlukan serangkaian langkah-langkah agar kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ada disetiap kelurahan bias terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dasar Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat ini adalah :

• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
• Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Padang.

Tujuan kegiatan ini diantaranya :

• Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembinaan KIM secara terpadu dan berkesinambungan.
• Terciptanyan KIM sebagai wahana penggerak partisifasi aktif masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan penyalur aspirasi masyarakat.

Narasumber pada kegiatan ini adalah :

• Kasi Monitoring dan Evaluasi Subdit Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial, Direktorat Kemitraan Komunikasi, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Bapak Mulyadi Mutalib.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Sekda Kota Padang yang diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian & Kesra Setda Kota Padang, Bapak Ir. Hermen Peri, M.Si

Berikut beberapa Dokumentasinya :

 

Spanduk kegiatan di depan hotel

Spanduk di dalam hotel

Registrasi peserta pembinaan KIM

Pembukaan kegiatan

Pembacaan Do'a

Laporan dari Kepala Dinas Kominfo selaku Panitia Pelaksana

Foto Bersama Panitia dan Narasumber